uu perizinan. Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Pasal 7-12 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) dan kemudian diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”). uu perizinan

Baca juga: Kapal Asing Hanya Dijatuhi Sanksi Administratif di UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan KKP. NOMOR 3 TAHUN 2020. Ada Pasal yang berubah bila dibanding versi naskah 1. 2018/NO. Kebijakan ini diterapkan sebagai solusi permasalahan perizinan untuk memulai dan melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia. Kepala Sub Direktorat Penyidikan, Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan, dan Lahan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Firdaus Alim, mengatakan ada 7 poin penting pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja. Ada istilah baru dalam UU Cipta Kerja bidang kehutanan dan PP 23/2021 terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, yakni perizinan berusaha dan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. “Pendekatan perizinan berbasis izin (license base) diubah ke berbasis risiko (risk based),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Kebijakan Sanksi dalam Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Selasa (22/12) di Jakarta. 16 Adanya proses perizinan bukan tanpa . 05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang. 3. UU ini menetapkan bahwa setiap kegiatan yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan harus memperoleh izin. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat EX-ANTE (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep“Masih belum ada perkembangan baru, masih menunggu UU Cipakernya dan revisi PP 5-nya,” ucapnya. Regulasi tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 6854, jdih. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP 3. Adapun salinan UU ini diterima Kompas. 20. Ketiga, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkat adanya UU Cipta Kerja, pengurusan perizinan perusahaan atau badan usaha lainnya menjadi lebih mudah. 37, TLN No. Peraturan Perundang-undangan. Pada tahapan ini,. Usai ditandatangani, Menteri Hukum dan Hak Asasi. Perizinan berusaha berbasis resiko dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah 5/2021 meliputi Kode KBLI/KBLI Terkait, Judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter resiko, perizinan berusaha, jangka waktu,. Aturan tersebut diundangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 44 masuk dalam Paragraf 7 tentang Perindustrian. Klausul ini kemudian hilang di Omnibus Law dan berganti menjadi "kesesuaian kegiatan. 14 Tahun. PP ini mencabut Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 25 PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 PP Nomor 29 Tahun 2018. Izin apa yang diperlukan jika perusahaan tidak memiliki tambang sendiri atau mendapat bahan baku dari perusahaan lain? Jika pelaku industri tidak memiliki tambang sendiri atau mendapatkan bahan baku dari perusahaan lain, maka membutuhkan perizinan berupa Izin Usaha. Bidang. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah PP Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN (Ibu Kota Nusantara) meliputi Perizinan Berusaha; kemudahan berusaha; Fasilitas Penanaman Modal; pengawasan; dan evaluasi. Tapi, sebelumnya dia mengatakan bahwa pemberian izin pengelolaan air, baik air tanah dan air permukaan, akan berdasarkan DAS dan bukan cekungan air. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha. izin-izin seperti UMK juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (sobatpajak. Butuh Bantuan? BERANDA. Dalam naskah tersebut, kewenangan Polri terkait perizinan jasa pengamanan direvisi. layanan, kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM) bakal mempermudah proses perizinan hingga akses pembiayaan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatUU No 11 Tahun 2020 ini menerapkan pendekatan perizinan berbasis risiko ( risk-based approach /RBA). Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 5 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2021 Tempat Penetapan Jakarta. “Wewenang. U. Perizinan berusaha berbasis risiko digunakan dalam beberapa yurisdiksi lain sepertiPELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN . com, 2020). Draft RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 174 pasal dan 79 undang-undang terdampak dan salah satu undang-undang yang diubah di dalam RUU Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“ UU No. Mahasiswa yang akan menulis skripsi dengan topik isu pertambangan perlu ingat UU Minerba telah. Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank (Ps 47A UUP, Ps 61 UUPS) 4. Pemerintah terus berupaya memberi kemudahan perizinan untuk kegiatan berusaha melalui UU No. U. Setiap kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi dari Kepala Badan POM. 90, TLN NO. Pasal 17Dalam UU Cipta Kerja ini Kementerian Pertanian memangkas sejumlah perizinan berusaha, menerapkan konsep kemudahan berusaha dan memberi perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro kecil menengah. id: 68 hlm. Jika tidak memilikinya, harus siap kalau harga bangunan akan dipotong 10%, telah dijelaskan pada pasal 45 ayat 2 UUBG. Berikut bunyi perubahan Pasal 24: "Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib memenuhi Perizinan Berusaha di. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. . Syaifudin menganggap, dengan adanya UU Cipta Kerja, justru akan memberi beban pusat lebih banyak karena perizinan lingkungan menjadi hanya melalui satu pintu. Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pariwisata,. E. PP ini mengatur mengenai fasilitas kemudahan Proyek Strategis Nasional kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau Badan Usaha. 6/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Sampai akhirnya pada 12 Mei 2020 lalu, pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. UU No. 16Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika,Judul. 2021. Pemerintah terus berupaya memberi kemudahan perizinan untuk kegiatan berusaha melalui UU No. Perizinan berusaha yang dimaksud salah satunya meliputi izin usaha pertambangan (IUP) (Pasal 35 ayat (3) UU Minerba). Kriteria sebagaimana dimaksud nilai nominalnya. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. UU UU NO. Salah satu wujud kemudahannya ialah menetapkan izin berusaha berbasis risiko. 3. Dengan kembali diintegrasikannya izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, maka yang semula pada UU 32 Tahun 2009, terdapat 4 tahapan yaitu, proses dokumen lingkungan (amdal atau UKL UPL),. E. persetujuan; dan c. 147 Tentang Perizinan Rumah Sakit. Sebagai lembaga yang terakreditasi ISO 9001 : 2008, Audit Mutu Internal. Memang diperlukan konteks penyederhanaan dan perizinan seperti STR seumur hidup," kata dia. Dengan disahkannya PP 5/2021, ketentuan ini mencabut Peraturan. U: Indonesia. No. PP ini mengatur mengenai antara lain kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus. PANDUAN. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. Selain itu, PP 97/2012 telah menambahkan 1 jenis retribusi perizinan tertentu. Jadi Pasal 44 ini mengubah UU 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Kita Tingkatkan Pemahaman Mengenai Cipta Kerja Bidang Pelayaran dalam rangka Mewujudkan Penyederhanaan Perizinan Berusaha untuk Kemudahan Berusaha di Bidang Pelayaran”. Bidang. Jadi, kemungkinan izin akan lebih banyak dari pusat, katanya. Maka menurut hemat kami, PT ABC berhak untuk menegur agen/distributor tersebut yang memasang iklan dengan mencantumkan merek tanpa izin. Pertama, ada perubahan nomenklatur perizinan dari izin lingkungan. IN VITRO DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Perizinan usaha berdasarkan risiko. Ketentuan itu menyusul diundangkannya Undang – Undang 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba (UU Minerba). KETENTUAN PERALIHAN 15. Mengutip dari PP No 7/2021, Jumat (26/2/2021) berikut adalah kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan para UMK dengan adanya UU Cipta Kerja: 1. PP ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (1) , (3) dan (4) yaitu: 1) bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan. pmk no 56 Tahun 2014 tentang. Ringkasan Isi RUU Cipta Kerja, dari Perizinan Hingga UMKM. PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA. setneg. Kini melalui Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan tersebut disederhanakan dari 3 menjadi 1 perizinan saja. 10/1998 (UUP) dan-UU No. Ketentuan Perizinan Berusaha Pertambangan Terbaru. Terkait perizinan usaha, dalam UU Cipta Kerja sekarang penekanannya pada perizinan usaha berbasis risiko yang diatur dalam pasal. Penyederhanaan Perizinan dalam UU Cipta Kerja Aturan dan ketentuan terkait perizinan lingkungan bagi pelaku usaha sebelumnya diatur dalam UU No. Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di. 5088. 01 April 2021. 2 Dep. IZIN EDAR KOSMETIKA. T. PMK No. Kata Kunci: kewenangan; pertanahan; pemerintah daerah How To. Pemrakarsa: Nomor Peraturan: 5:UU Cipta Kerja Disebut Mudahkan Perizinan untuk UMKM. dari 52 UU yang mengatur perizinan diintegrasikan sehingga terpadu, efisien, dan efektif untuk mempermudah berusaha Proses perizinan kegiatan usaha diubah dari berbasis izin ke risiko UU Cipta Kerja mengubah, menghapus dan/atau menetapkan peraturan baru Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU yang mengatur perizinan dasar Pendaftaran dengan “Dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya diharapkan kemudahan perizinan bisa terwujud dan berlanjut agar izin yang terbit tidak tumpang tindih,” kata Abdul Kamarzuki dalam diskusi secara daring bertema “Reformasi Perizinan Tata Ruang dan Perizinan Lingkungan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang Berkelanjutan”, Sabtu (2/10/2021). Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenanganPenyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian SIUP, setiap. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 44 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko T. 1 Dep. Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana implementasi kewenangan perizinan usaha pertambangan berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan c sudah tidak terdapat lagi, diganti menjadi batuan dan dalam uu no. Tata cara memperoleh izin penutupan jalan atau izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi adalah dengan cara penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan secara tertulis kepada: [9] Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas,. Aturan setebal 406 halaman yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan turunan dari revisi Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilakukan pemerintah lewat UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 28 Tahun 2013), Setelah UU Cipta Kerja yang terjadi sebelum ditetapkannya UU Cipta Kerja : kebun rakyat di kawasan hutan dibebaskan atas prinsip ketelanjuran kebun koperasi dikenai denda. Perpres ini terbit setelah melalui proses yang panjang dengan. Judul. ”. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 disebutkan mengenai Izin Usaha Industri (“PP 107/2015. Dalam pembahasan bersama Komisi VI DPR tahun lalu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia meminta DPR menghapus bagian sanksi pidana dalam UU yang baru disahkan tersebut. 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani pada 11. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008. Menkes juga menjawab keresahan nakes yang dikhawatirkan tidak lagi terlindungi melalui UU Kesehatan baru. 09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja. TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH dan economy. 05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274). Ilustrasi TKA. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: T. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2O2I TENTANG PBNYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DENGAN RAHMAT. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibukota Nusantara: Tanggal Disahkan: 06 Maret 2023: Tanggal Diundangkan: 06 Maret 2023: Tanggal Berlaku: 06 Maret 2023: Sumber: LN. Tujuannya, mendekatkan dan mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha. Pertama-tama perlu diperhatikan pengertian dari merek dalam Pasal 1 angka 1 UU MIG sebagai berikut: Merek adalah tanda yang dapat. (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk: a. Melalui UU Cipta Kerja ini, pemerintah mempersingkat aturan perizinan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 3. Pemerintah melakukan perubahan. Kategori izin ini bertambah tiga kali lipat dari UU No. Para pihak yang. 9. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. Heriyanto, Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), mengatakan, revisi UU Mineral dan Batubara ini jadi evaluasi terhadap UU Minerba, setelah 10 tahun berjalan. com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan telah menerbitkan aturan turunan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan perizinan elektronik. Pemerintah Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Perizinan Turunan UU Cipta Kerja. Kepmen / Permen (13) Peraturan Pemerintah (1) Perbup (1) Perda (15) Perizinan Berusaha (0) Perka BKPM (2) Perka BPN (1) Undang-undang (3) × Play. izin; b. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. Perizinan Berusaha berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun. com, Jumat (14/2/2020). 3 Tahun 2020 UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang di undangkannya pada tanggal 10 Juni 2020. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja: • Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Adanya revisi terhadap Undang-Undang Minerba membawa konsekuensi terhadap pengalihan kewenangan pengelolaan dan perizinan perusahaan mineral dan batubara. 101-116, doi: 10. 5188 Tahun 2011,. Pengawasan Internal. Pertama, lingkup kewenangan daerah provinsi, kabupaten. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu:. Ulasan Lengkap Izin Usaha Perusahaan Outsourcing.